Jusuf Kalla (JK) dinilai kurang memiliki popularitas menjadi calon presiden (capres). Golkar dan Partai Demokrat malu-malu kucing tindaklanjuti koalisi dalam pemilu presiden (pilpres) 2009.
JK dinilai Kurang memiliki popularitas untuk menjadi calon presiden dalam pilpres 2009. Menurut Ketua DPP Golkar, Firman Subagyo, popularitas JK redup karena masalah kedaerahan. "JK bukan berasal dari Jawa, sehingga untuk maju menjadi presiden ia terganjal oleh capres lain yang berasal dari Jawa," jelasnya, Sabtu (14/2).
Ia menyimpulkan penilaian ini berdasarkan pengalamannya menjadi tim sukses bagi SBY-JK pada pilpres 2004 lalu. Menurutnya masyarakat Jawa masih bersifat paternalistik. "Sedangkan dalam masyarakat paternalistik, asal muasal calon presiden sangat mempengaruhi pilihan. Mereka cenderung memilih calon dari daerahnya sendiri, Jawa," jelasnya.
Padahal, semasa dirinya mengampanyekan pasangan SBY-JK, masyarakat cukup memiliki respon yang baik mengenai kemampuan dan pribadi JK. "Mereka mengakui kapabilitasnya sebagai pemimpin, yakni kemampuannya berdebat dan mengambil keputusan," jelasnya.
Masalahanya ketika mengetahui JK bukan berasal dari Jawa, banyak masyarakat yang menyayangkan hal tersebut. Menurutnya masyarakat masih memprioritaskan kesamaan daerah. "Terus terang, nama JK masih berada di bawah capres lain seperti SBY, Megawati ataupun Sri Sultan Hamengkubuwono X," jelasnya.
Kenyataan ini menjadi akut karena jika dihitung maka jumlah pemilih di Jawa mencapai 60% dari jumlah pemilih nasional. Kepadatan penduduk di Jawa menjadi faktor utama dalam kampanye pilpres esok. "Kenyataan populasi ini menajdi faktor penentu," jelasnya.
Namun tetap saja, Golkar takkan mengambil keputusan dini dalam mengambil keputusan dini dalam menentukan koalisi dalam pilpres ke depan. Partai berlambang beringin ini berteguh akan membuat keputusan koalisi pasca pemilihan legislatif. "Bagi kami ini yang paling masuk akal," jelasnya.
Firman beralasan dengan menunda koalisi maka paling tidak partainya akan mampu melakukan konsentarsi maksimal baik dalam pemilu legislatif maupun pilpres. Dan hasil pemilu legislatif merupakan pertimbangan pokok dalam menentukan kerjasama. "Sehingga kekuatan dalam legislatif bisa diukur," ujarnya.
Menanggapi munculnya beberapa wacana koalisi Golkar yang bermunculan saat ini, Firman menyatakan bahwa hal tersebut adalah pendapat pribadi. "Itu sah saja, tapi secara institusi sudah jelas, kami baru akan menentukan koalisi pasca pemilihan legislatif," tegasnya.
Hal yang sama juga diakui oleh Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok. Ia menyatakan partainya-pun akan melakukan hal yang sama dalam melakukan koalisi. "Kami tetap akan menunggu hasil pemilu legislatif untuk menentukan koalisi ke depan," jelasnya.
Mubarok menegaskan pemerintahan eksekutif yang terbangun perlu mendapatkan dukungan dari legislatif yang kuat. makanya, demokrat memiliki syarat perolehan suara dalam menentukan koalisi. "Syarat ini menjamin lancarnya pemerintahan," jelasnya.
Namun secara tegas diakuinya duet antara SBY-JK merupakan duet terbaik pasca reformasi. Pasalnya dua karakter ini saling melangkapi. Menurutnya SBY orang yang sangat berhati-hati namun lamban sedangkan JK orangnya cepat mengambil keputusan.
"Nah, pasangan yang saling melengkapi ini baru sekali dalam pemerintahan di Indonesia. Karena pemerintahan yang langgeng sebelumnya cenderung otoriter," jelasnya. (Aryo Bhawono)
Sumber: www.mediaindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar